Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya bukan tak bisa memaafkan Anies Baswedan, melainkan hanya mengkritik karena kinerjanya tak sesuai ekspektasi.
Hasto mengatakan, PDIP kerap mengkritik keputusan NasDem yang mengusung Anies jadi capres 2024 karena banyak janji kampanye eks Gubernur DKI Jakarta tersebut yang belum terealisasikan.
“Ini bukan soal maaf-memaafkan, ini persoalan kinerja, persoalan pemenuhan janji-janji kampanye,” ujar Hasto kepada awak media di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Bahkan, menurutnya, segala pernyataannya terkait NasDem dan Anies akhir-akhir wajar dalam iklim demokrasi. Oleh sebab itu, dia tak menganggap pernyataannya sebagai provokasi.
“Ya [namanya] demokrasi boleh. Ada orang yang bilang saya kayak D.N. Aidit saja boleh,” jelas Hasto.
Sebelumnya, Hasto memang sempat menyatakan NasDem tak lagi bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga
Dia menyinggung hal tersebut saat menjelaskan mengenai sebuah lukisan di Gedung B, Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945.
“Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” jelas Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (9/10/2022).
Selain itu, Fraksi PDIP DRPD DKI Jakarta tak mau ketinggalan. Mereka turut mengevaluasi 23 janji kampanye Anies. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan Gubernur Anies hanya dapat merealisasikan sekitar lima janji dari 23 janji kampanye tersebut.
"Itu kami apresiasi, artinya cukup berhasil, walau pun keberhasilan masih ada titik koma, tetapi yang empat sampai lima bisa kami katakan berhasil. Tapi selebihnya, itu rapor merah bagi Fraksi PDIP," kata Gembong dalam diskusi Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan di Ruang Rapat Fraksi PDIP Lantai 8 DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).
Dari hasil evaluasi Fraksi PDIP tersebut, Gembong mengatakan Gubernur Anies belum fokus untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Pasalnya hanya lima janji kampanye yang terealisasikan dari sekian banyak janjinya.
Akibatnya, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali bereaksi. Ali mengaku tak habis pikir kenapa PDIP bisa memaafkan Prabowo tapi tidak dengan Anies.
Dia membanding pencalonan Anies dengan peristiwa Pilpres 2019 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul rivalnya Prabowo Subianto ke pemerintahan.
Menurutnya, saat itu PDIP tak mengkritik keputusan Jokowi. Di sisi lain, NasDem sebagai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 juga tak mempermasalahkan keputusan Jokowi tersebut.
“Ada teman-teman hari ini yang baru bergabung toh, di koalisi kan? Setelah pasca Pemilu. Katakanlah seperti Pak Prabowo yang di tahap tertentu 2014 dan 2019 jadi rival Pak Jokowi kan? Kita tidak pernah mempermasalahkan itu dan kita tetap bisa menerima itu. Kita bisa melupakan peristiwa-peristiwa politik 2019 kan?” jelas Ali saat dihubungi Bisnis, Selasa (18/10/2022).
Dia tak menampik bahwa PDIP berseberangan jalan dengan Anies pada pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Meski begitu, Ali merasa seharusnya PDIP juga harus menetapkan perlakukan yang sama kepada Prabowo dan Anies. Apalagi, lanjutnya, NasDem juga satu perahu saat Pilgub DKI Jakarta 2017, samaa-sama mendukung lawan Anies, Ahok.
“Kemudian, kenapa Anies kita tidak bisa kita lupakan? Ya kan? Katanya kita bisa rekonsiliasi secara rasional,” ujar Ali.
